Fraksi Golkar Usul Pembahasan APBD Pekanbaru Didampingi Lembaga Antirasuah KPK

Golkar Riau - Ketua Fraksi Golkar DPRD Kota Pekanbaru, Roni Amriel, mengusulkan agar proses perencanaan hingga pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pekanbaru ke depan mendapat pendampingan langsung dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Langkah ini dinilai mendesak untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah.

Usulan tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi pencegahan korupsi bersama KPK yang diikuti pimpinan serta anggota DPRD Kota Pekanbaru, Kamis (5/3/2026). Roni menegaskan, kehadiran lembaga antirasuah tersebut sangat diperlukan agar seluruh tahapan penganggaran terpantau secara utuh.

"Kami mengusulkan agar dalam kegiatan perencanaan dan pembahasan APBD, DPRD didampingi oleh KPK. Dengan begitu, KPK dapat melihat secara utuh bagaimana proses perencanaan, pembahasan hingga pengesahan APBD di Kota Pekanbaru," ujar Roni usai rapat.

Menurutnya, usulan ini telah disampaikan kepada pimpinan DPRD dan mendapat respons positif. Roni juga membeberkan fakta bahwa sejumlah daerah lain di Indonesia justru sudah lebih dulu melibatkan KPK dalam mengawal proses perencanaan anggaran daerah.

"Banyak daerah yang sudah melakukan pendampingan dengan KPK terhadap proses perencanaan, terutama dalam pembahasan APBD. Pekanbaru justru dinilai tertinggal," ungkapnya.

Roni juga menyoroti evaluasi tata kelola pemerintahan oleh KPK yang memberikan rapor merah kepada Kota Pekanbaru. Baginya, catatan buruk tersebut merupakan alarm keras yang harus disikapi serius oleh pihak eksekutif maupun legislatif dengan memperbaiki pola kerja dan pelayanan publik.

"Ini perlu kesadaran bersama, tidak hanya eksekutif tetapi juga legislatif. Kita harus bersama-sama memperbaiki ke depan, baik dalam penggunaan APBD maupun peningkatan pelayanan publik," tambahnya.

Sumber: https://www.goriau.com/berita/baca/dapat-rapor-merah-dari-kpk-fraksi-golkar-usul-pembahasan-apbd-pekanbaru-didampingi-lembaga-antirasuah.html