Tingkatkan Pendapatan Daerah, DPRD Riau Buka Opsi Pendampingan dari KPK

Golkar Riau - Dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), DPRD Riau membuka opsi dengan melibatkan KPK. Hal itu seiring dengan berjalannya Panitia Khusus (Pansus) Optimalisasi Pendapatan Daerah untuk menggali potensi pendapatan.

Wakil Ketua DPRD Riau Parisman Ihwan mengatakan, KPK juga bisa membantu dalam peningkatan PAD Riau. Menurutnya, KPK bisa membantu dalam melakukan pendampingan.

"Ya jadi apa-apa potensi-potensi pendapatan daerah selama ini mungkin dari eksekutif ataupun legislatif kurang, kurang bertaji (tegas) ya mungkin kita nanti bisa minta pendampingan ke KPK," sebut Iwan Patah, sapaan akrabnya, Kamis (5/3/2026).

Dikatakannya, potensi-potensi pendapatan asli daerah yang selama ini mungkin tidak tergarap dengan baik atau bahkan tidak dianggap, tidak membayar pendapatan yang seharusnya kena pajak, KPK bisa ikut membantu dari segi penindakannya.

Politisi Golkar dari Dapil Pekanbaru itu menyebut, Pansus Optimalisasi Pendapatan Daerah memang sudah dibentuk. Namun belum disampaikan ke KPK.

"Pansus sudah kita bentuk, tapi kan tidak minta pendampingan dari KPK. Jadi kita nanti akan sampaikan sama Ketua Pansus agar juga nanti ada pendampingan dari KPK ke pansus ini," harapnya.

Di sisi lain, kata Iwan, KPK juga mengingatkan kepada eksekutif dan legislatif Riau untuk melakukan pencegahan dini terhadap tindak pidana korupsi.

Berdasarkan keterangan dari KPK, sudah ada enam aduan terkait Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau kepada KPK. Artinya, masih ada indikasi tindak pidana korupsi yang terdeteksi di Riau.

Sumber: Cakaplah. Com