Golkar Riau - Anggota Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tandjung, mengusulkan agar Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan khusus kepada seluruh kepala daerah untuk memperkuat komitmen dalam memberantas korupsi dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih.
Menurut Doli, momentum pertemuan Presiden dengan para gubernur, bupati, dan wali kota yang direncanakan berlangsung di Jakarta harus dimanfaatkan untuk menegaskan pentingnya integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
"Yang paling penting adalah bagaimana Presiden memberikan arahan, penegasan, dan penguatan komitmen kepada seluruh kepala daerah agar lebih serius dalam memberantas korupsi dan membangun pemerintahan yang bersih," kata Doli, Minggu (2/8/2026).
Ia menilai penguatan komitmen tersebut sangat diperlukan mengingat dalam beberapa waktu terakhir Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan sejumlah operasi tangkap tangan (OTT) yang melibatkan kepala daerah. Rentetan kasus tersebut menjadi pengingat bahwa upaya pencegahan korupsi harus terus diperkuat.
Doli juga mengungkapkan bahwa Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sebelumnya telah melaporkan perkembangan sejumlah kasus yang melibatkan kepala daerah kepada Presiden. Karena itu, menurutnya, pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggara pemerintahan daerah perlu menjadi perhatian utama.
Selain membahas pemberantasan korupsi, Doli berharap forum antara Presiden dan para kepala daerah juga menjadi wadah konsolidasi antara pemerintah pusat dan daerah. Menurutnya, kepala daerah perlu diberi kesempatan menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi di wilayah masing-masing, termasuk dampak kebijakan transfer ke daerah (TKD).
"Forum ini menjadi kesempatan bagi kepala daerah untuk menyampaikan langsung berbagai persoalan kepada Presiden sehingga dapat dicarikan solusi bersama," ujarnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyatakan akan mengumpulkan seluruh kepala daerah dalam sebuah rapat khusus di Jakarta. Meski jadwal pelaksanaannya belum diumumkan, Presiden menyebut pertemuan tersebut akan membahas sejumlah agenda strategis nasional, di antaranya Gerakan Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, Indah), penguatan ketahanan pangan, hingga percepatan penanganan persoalan sampah.
Presiden juga menargetkan Indonesia mampu menyelesaikan persoalan gunungan sampah pada akhir tahun 2027 melalui kolaborasi pemerintah pusat dan daerah. Menurutnya, keberhasilan berbagai program nasional sangat bergantung pada sinergi yang kuat antara seluruh pemangku kepentingan di daerah.