Golkar Riau - Polemik yang dipicu pernyataan kontroversial seorang alumni penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) berinisial DS membuka kembali perdebatan lama soal akses dan keadilan dalam program dana abadi pendidikan. Di tengah sorotan publik, Fraksi Partai Golkar DPR RI mendesak pemerintah mengevaluasi skema dan persyaratan LPDP agar tidak hanya dapat diakses kelompok sosial-ekonomi tertentu.
Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI, M. Sarmuji, menyatakan kekhawatirannya bahwa tanpa afirmasi yang jelas, LPDP berpotensi menjadi “lingkaran tertutup” yang lebih mudah dinikmati oleh kalangan berada. Ia mengungkapkan, isu tersebut sebenarnya telah ia sampaikan dalam rapat kerja Komisi XI DPR RI dengan Kementerian Keuangan pada awal 2022.
“Saya sendiri pernah mengingatkan soal ini dalam rapat kerja Komisi XI DPR RI dengan Kementerian Keuangan pada awal tahun 2022. Saya sampaikan bahwa LPDP ini kalau tidak ada penekanan dan afirmasi yang jelas, akan menjadi lingkaran yang dinikmati oleh orang kaya saja,” kata Sarmuji kepada wartawan, Senin (23/2/2026).
Menurutnya, sejumlah persyaratan seperti skor TOEFL atau kemampuan bahasa Inggris tertentu memang penting, namun dalam praktiknya lebih mudah dipenuhi oleh calon penerima dari keluarga mampu. Mereka dinilai memiliki akses terhadap sekolah unggulan dan kursus bahasa berkualitas sejak dini.
“Kalau tidak ada afirmasi, yang akan menikmati hanya orang kaya, karena syarat-syarat itu berat sekali. TOEFL bahasa Inggris-nya sekian-sekian dan orang yang bisa memenuhi kriteria ini rata-rata pasti orang kaya,” ujarnya.
Sarmuji menegaskan dirinya tidak bermaksud menurunkan standar akademik. Ia justru menekankan agar LPDP tetap mempertahankan kualitas, namun memberi ruang kebijakan afirmatif bagi kelompok yang selama ini terkendala secara struktural.
“Yang utama itu potensi akademiknya, apakah dia mampu mengikuti pembelajaran yang berat. Soal bahasa itu bisa di-upgrade. Negara bisa hadir membantu. Tapi kalau dari awal yang bisa memenuhi hanya mereka yang memang sejak kecil sudah difasilitasi dengan sekolah dan kursus terbaik, ya akhirnya yang menikmati itu-itu saja,” katanya.
Ia menggambarkan ketimpangan akses tersebut dengan contoh nyata kondisi anak-anak dari keluarga tidak mampu yang harus membagi waktu antara belajar dan bekerja.
“Orang kaya yang bisa menyekolahkan anaknya di sekolah yang bagus. Orang kaya yang bisa mengursuskan anaknya bahasa Inggris di tempat yang bagus. Kalau orang miskin tidak bisa. Mau gimana orang sekolahnya sambil jualan pentol. Tidak bisa. Sulit sekali kalau sekolahnya, kuliahnya, sambil jualan pentol, bahkan enggak sempat dia belajar secara intensif,” tuturnya.
Menurut legislator asal Jawa Timur itu, dana abadi pendidikan bersumber dari pajak rakyat sehingga semangat keadilan sosial harus menjadi landasan utama kebijakan.
“Dana abadi pendidikan itu berasal dari pajak rakyat. Maka semangatnya harus keadilan sosial. Jangan sampai tanpa kita sadari, yang menikmati secara berulang hanya kelompok sosial tertentu. Negara harus hadir memberi afirmasi agar yang lemah juga punya tangga untuk naik,” ujar Sarmuji.
Pernyataan ini mencuat di tengah viralnya unggahan DS, alumni LPDP yang membagikan momen anak keduanya resmi menjadi warga negara Inggris. Dalam video yang diunggah melalui akun Instagram @sasetyaningtyas, ia memperlihatkan surat dari Home Office Inggris beserta paspor anaknya.
“I know the world seems unfair tapi cukup aku aja yang WNI, anak-anakku jangan, kita usahakan anak-anak dengan paspor kuat WNA itu,” ujarnya dalam video tersebut.
Ucapan itu memicu kritik luas di media sosial karena dinilai merendahkan identitas kewarganegaraan Indonesia, terlebih ia merupakan penerima beasiswa dari dana publik. DS kemudian menyampaikan klarifikasi dan permintaan maaf terbuka.
“Saya menyadari sepenuhnya bahwa kalimat tersebut kurang tepat dan dapat dimaknai sebagai bentuk perendahan terhadap identitas sebagai Warga Negara Indonesia. Untuk itu, saya mengakui kesalahan saya dalam pemilihan kata dan menyampaikannya di ruang publik,” ujarnya dalam unggahan klarifikasi.
Di luar polemik personal, Golkar berharap peristiwa ini menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap LPDP, bukan sekadar perdebatan di ruang digital. Bagi Sarmuji, isu yang lebih besar adalah memastikan program strategis negara tersebut benar-benar menjadi tangga mobilitas sosial bagi mereka yang selama ini berada di lapisan terbawah, bukan sekadar memperkuat privilese yang sudah ada.
Sumber : GENPI.CO