Golkar Riau - Komisi V DPRD Provinsi Riau menggelar rapat kerja bersama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau di Ruang Rapat Komisi V DPRD Riau, Pekanbaru, Senin (18/11). Rapat ini membahas realisasi anggaran tahun 2024 dan rencana anggaran untuk tahun 2025.
Rapat kerja dipimpin Ketua Komisi V DPRD Riau Indra Gunawan Eet didampingi anggota Komisi V, Fairus. Mereka memperkuat komitmen DPRD dalam memastikan transparansi dan efisiensi anggaran di sektor perpustakaan dan kearsipan.
Turut hadir juga dalam rapat tersebut Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau Mimi Yuliani Nazir bersama dengan kepala bidang, staf, dan jajaran yang ada di dinas tersebut. Kehadiran jajaran dinas memberikan gambaran jelas tentang berbagai program yang dilaksanakan serta perencanaan anggaran yang akan datang.
Pada kesempatan ini, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Riau Mimi Yuliani Nazir memaparkan realisasi anggaran tahun 2024 dan proyeksi anggaran untuk tahun 2025. Menurut Mimi, anggaran yang disiapkan pada 2025 akan mendukung berbagai program penting yang mendukung kinerja pemerintah provinsi.
Mimi Yuliani Nazir menjelaskan bahwa pada tahun 2025 terdapat empat program dan kegiatan utama yang menjadi fokus Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau. Program pertama adalah penunjang urusan pemerintahan yang mencakup berbagai kegiatan administrasi dan operasional yang mendukung fungsi pemerintah daerah.
Program kedua adalah perencanaan dan penganggaran yang bertujuan untuk memastikan bahwa semua kegiatan dan rencana anggaran daerah dapat terlaksana dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan. “Program ini juga bertujuan untuk meningkatkan efektivitas anggaran dalam mendukung kegiatan perpustakaan dan kearsipan,” paparnya.
Program ketiga adalah evaluasi kinerja perangkat daerah. Dalam hal ini, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan akan melakukan penilaian terhadap kinerja setiap unit kerja yang ada di lingkungan dinas untuk memastikan bahwa semua program berjalan dengan optimal dan menghasilkan dampak yang positif bagi masyarakat.
Sedangkan program keempat adalah administrasi umum perangkat daerah, yang mencakup kegiatan administratif yang mendukung kelancaran operasional Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau. Masing-masing program ini, lanjut Mimi, memiliki nominal anggaran yang berbeda, disesuaikan dengan prioritas dan kebutuhan yang ada.
Ketua Komisi V DPRD Riau, Indra Gunawan Eet memberikan tanggapan positif terhadap pemaparan anggaran tersebut. Ia menyatakan bahwa Komisi V DPRD Riau akan mendalami lebih lanjut mengenai anggaran yang diajukan untuk tahun 2025, sebelum dibawa ke rapat Badan Anggaran (Banggar) dalam rangka penyusunan KUA-PPAS (Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara) tahun anggaran 2025.
Indra Gunawan Eet menegaskan bahwa komisi akan memastikan agar anggaran yang diajukan tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan digunakan secara efisien sehingga dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Riau. “Selain itu, kami mengingatkan pentingnya perhatian terhadap transparansi dalam pengelolaan anggaran di sektor perpustakaan dan kearsipan,” sebutnya.
Rapat kerja ini merupakan salah satu langkah strategis dalam meningkatkan koordinasi antara DPRD dan instansi pemerintah daerah. Dengan adanya komunikasi yang lebih intensif diharapkan perencanaan dan pelaksanaan program-program terkait perpustakaan dan kearsipan dapat berjalan lebih baik dan mendukung pembangunan di Provinsi Riau.
Sebagai penutupan, Indra Gunawan Eet mengapresiasi kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau yang selama ini telah berupaya meningkatkan kualitas layanan dan sarana prasarana di bidang perpustakaan.
Ke depannya, dirinya berharap agar program-program yang direncanakan untuk tahun 2025 dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat Riau, khususnya dalam bidang literasi dan pengelolaan arsip.