Golkar Riau - Ketua Komisi V DPRD Riau, Indra Gunawan Eet, meminta pemerintah daerah lebih cermat dalam menyusun proyeksi APBD Riau tahun 2027. Hal ini menyusul adanya kesepakatan sementara terkait besaran belanja daerah yang diperkirakan mencapai lebih dari Rp10 triliun.
Indra menilai angka tersebut masih berupa proyeksi sehingga perlu dikaji lebih mendalam, terutama terkait kemampuan pendapatan daerah dalam membiayai seluruh rencana belanja.
Dalam pembahasan sementara, pendapatan daerah Riau diperkirakan hanya berada di kisaran Rp7,9 triliun. Sementara kebutuhan belanja diproyeksikan menembus angka Rp10 triliun. Kondisi tersebut menimbulkan selisih sekitar Rp2,1 triliun yang perlu dicarikan sumber pembiayaannya.
"Kalau pendapatan kita Rp7,9 triliun, sementara belanja sampai Rp10 triliun, artinya ada sekitar Rp2,1 triliun. Kita harus lihat, ini mau ditutupi dari mana," ujar Indra Gunawan Eet, Kamis (3/9/2026).
Untuk memastikan anggaran yang disusun benar-benar sesuai kebutuhan, DPRD Riau meminta setiap OPD mitra komisi memaparkan pelaksanaan program tahun 2026 sekaligus rencana kegiatan untuk 2027.
Langkah tersebut dilakukan agar setiap program dapat ditelaah berdasarkan tingkat urgensi dan prioritasnya, sekaligus menghindari pengalokasian anggaran untuk kegiatan yang dinilai kurang mendesak.
Di Komisi V, pembahasan dilakukan bersama Dinas Kesehatan Riau dan tiga rumah sakit milik Pemerintah Provinsi Riau. Menurut Indra, sektor kesehatan perlu mendapat perhatian khusus karena terdapat sejumlah program yang bersifat mandatori.
"Kita mau lihat sampai di mana kegiatan-kegiatan antara 2026 dan 2027 ini, apa perbedaannya. Karena di Komisi V banyak kegiatan mandatori, terutama kesehatan dan pendidikan," jelasnya.
Salah satu program yang turut menjadi perhatian dalam pembahasan tersebut yakni rencana pembangunan gedung penunjang fasilitas nuklir di RSUD Arifin Achmad. Pembangunan gedung tersebut diperkirakan membutuhkan anggaran sekitar Rp16 miliar.
Indra menilai pembangunan fasilitas itu memiliki urgensi karena berkaitan dengan pengembangan layanan kesehatan, khususnya untuk penanganan pasien kanker.
Ia mengingatkan agar program tersebut tidak langsung dihapus hanya dengan alasan efisiensi anggaran. Terlebih, pada 2025 pemerintah pusat telah memberikan dukungan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) sekitar Rp10,1 miliar untuk pengadaan peralatan kesehatan di RSUD Arifin Achmad.
Menurutnya, keberadaan gedung penunjang menjadi penting agar peralatan yang telah diperoleh dapat digunakan secara maksimal.
"Kalau gedung penunjangnya tidak ada, jangan sembarangan kita drop atau coret. Jadi otomatis nanti kami minta rumah sakit mempertahankan kegiatan-kegiatan yang lebih prioritas," tegasnya.
Indra menambahkan, pembangunan fasilitas penunjang nuklir tersebut dinilai sebagai salah satu kebutuhan prioritas karena berhubungan langsung dengan pelayanan masyarakat, terutama pasien kanker yang membutuhkan kemoterapi dan berbagai fasilitas pendukung.
Ia menegaskan DPRD Riau tetap mendukung upaya efisiensi dan pengendalian belanja daerah. Namun, efisiensi menurutnya harus dilakukan secara selektif dan tidak mengorbankan program yang menyangkut kebutuhan dasar serta pelayanan publik.