Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati Dukung Desentralisasi Asimetris demi Pemerintahan Daerah yang Adaptif

Golkar Riau – Wakil Ketua DPR RI, Sari Yuliati, mengajak seluruh anggota Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) untuk membangun optimisme dalam menghadapi dinamika pelaksanaan otonomi daerah. Menurutnya, tantangan desentralisasi harus dijawab melalui inovasi dan penguatan tata kelola pemerintahan di daerah.

Hal tersebut disampaikan Sari saat menghadiri Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) ADKASI se-Pulau Sumatera di Batam, Kepulauan Riau, Sabtu (27/6/2026).

Politisi Partai Golkar itu menegaskan bahwa perjalanan otonomi daerah merupakan proses mencari keseimbangan antara pemerintah pusat dan daerah. Karena itu, pemerintah daerah diharapkan tidak terjebak pada perdebatan masa lalu, tetapi fokus menghadirkan inovasi dalam pelayanan publik demi mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045.

Sari menilai revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi langkah penting untuk menciptakan pemerintahan daerah yang lebih adaptif terhadap perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat.

Menurutnya, revisi tersebut bukan bertujuan menarik lebih banyak kewenangan dari pemerintah pusat, melainkan menata kembali pembagian kewenangan agar daerah memiliki ruang yang lebih luas untuk berinovasi tanpa terkendala regulasi yang terlalu kaku.

Dalam kesempatan itu, Sari juga menyampaikan dukungannya terhadap penerapan konsep desentralisasi asimetris. Menurutnya, kebijakan otonomi daerah ke depan tidak dapat lagi disamaratakan, melainkan harus disesuaikan dengan karakteristik, kebutuhan, kondisi geografis, sejarah, serta potensi masing-masing daerah.

Ia berharap semangat desentralisasi asimetris dapat menjadi bagian penting dalam revisi Undang-Undang Pemerintahan Daerah sehingga mampu mendorong lahirnya tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, adaptif, dan berorientasi pada kapasitas serta kebutuhan setiap daerah.