Golkar Riau – Ketua Komisi V DPRD Riau, Indra Gunawan Eet, meminta seluruh pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Riau untuk mengutamakan pembayaran honor tenaga kesehatan (nakes) dan guru paruh waktu yang hingga saat ini masih menjadi persoalan di sejumlah daerah.
Menurut Eet, Komisi V DPRD Riau masih menerima berbagai laporan dan keluhan terkait keterlambatan pembayaran honor dari tenaga kesehatan maupun tenaga pendidikan. Kondisi tersebut dinilai tidak boleh terus berlarut karena menyangkut hak para pekerja yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat.
"Kami meminta pemerintah daerah untuk memprioritaskan belanja pegawai, terutama bagi tenaga kesehatan dan tenaga pendidikan. Hak-hak mereka harus menjadi perhatian utama dan tidak boleh diabaikan," ujar Eet.
Politisi Partai Golkar tersebut menjelaskan bahwa Komisi V DPRD Riau telah melakukan koordinasi dan meminta keterangan dari sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) terkait persoalan tersebut. Dari hasil pembahasan yang dilakukan, Pemerintah Provinsi Riau disebut telah menyalurkan anggaran kepada pemerintah kabupaten dan kota sesuai ketentuan yang berlaku.
Karena itu, lanjut Eet, realisasi pembayaran honor sangat bergantung pada kebijakan masing-masing pemerintah daerah dalam mengelola dan memprioritaskan penggunaan anggaran.
"Pemprov Riau sudah menyalurkan anggaran yang menjadi hak daerah. Selanjutnya, pemerintah kabupaten dan kota harus memastikan anggaran tersebut digunakan sesuai prioritas, terutama untuk membayar honor tenaga kesehatan dan guru paruh waktu," katanya.
Eet juga mengaku menerima informasi mengenai adanya dugaan pengalihan anggaran yang semestinya digunakan untuk pembayaran honor ke kebutuhan lain. Hal ini menjadi perhatian serius Komisi V DPRD Riau karena berpotensi menghambat pemenuhan hak para tenaga pelayanan publik.
"Kami akan terus melakukan pengawasan. Jangan sampai anggaran yang seharusnya digunakan untuk membayar honor tenaga kesehatan dan guru paruh waktu dialihkan untuk kepentingan lain," tegasnya.
Ia menambahkan, tenaga kesehatan dan tenaga pendidikan memiliki peran strategis sebagai ujung tombak pelayanan dasar masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah daerah diminta segera menyelesaikan persoalan keterlambatan pembayaran honor agar tidak mengganggu semangat dan kinerja para tenaga pelayanan publik tersebut.
"Kami berharap seluruh kepala daerah segera mengambil langkah konkret untuk menyelesaikan persoalan ini. Jangan sampai mereka yang telah mengabdi dan memberikan pelayanan kepada masyarakat justru harus menunggu terlalu lama untuk menerima haknya," pungkas Eet.