Golkar Riau - Fraksi partai Golkar menyampaikan pandangan umumnya terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Kampar tahun anggaran 2024 di gedung Paripurna DPRD Kampar, Rabu (09/04/2025).
Pandangan umum Fraksi Golkar dibacakan oleh Anggota DPRD Kabupaten Kampar Min Amir Habib Effendi Pakpahan.
Hadir dalam penyampaian LKPJ ini Bupati Kampar Ahmad Yuzar dan Wakil Bupati Kampar Misharti serta Ketua DPRD Kampar Ahmad Taridi didampingi Wakil Ketua I DPRD Kampar Iib Nursaleh, Wakil Ketua II Zulfan Azmi dan Wakil Ketua III Sunardi DS.
Meski menyetujui LKPJ Bupati Kampar tahun anggaran 2024, dalam penyampaiannya, Amir sapaan akrabnya mengatakan ada 12 poin ataupun catatan yang menjadi atensi bagi Bupati Kampar Ahmad Yuzar dan Wakil Bupati Kampar Misharti dalam menjalankan roda pemerintahan kedepannya.
Pertama, Fraksi Partai Golkar meminta kepada pemerintah daerah dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui diversifikasi sumber pendapatan dan optimalisasi pemanfaatan aset daerah.
“Karena kontribusi PAD terhadap total pendapatan masih relatif rendah yaitu 14,55%, meskipun telah terjadi peningkatan sebesar 46,6% dibanding tahun sebelumnya. Namun demikian, ketergantungan pada dana transfer pusat masih sangat tinggi. Selain itu, sektor retribusi mengalami penurunan, yang menandakan serapan dalam sektor pendapatan lokal masih kurang maksimal,” sebutnya.
Kedua, menyikapi efisiensi anggaran Fraksi Golkar meminta Pemda Kampar melakukan Intensifikasi dan eksensifikasi identifiasi potensi PAD yang dari asset daerah dengan cara pemanfaatan asset daerah yang tidak terpakai sehingga bias memberikan kontribusi kepada daerah seperti Tanah, bangunan dan lain sebagainya.
Ketiga, Fraksi Partai Golkar meminta kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar untuk Evaluasi Struktur Belanja Operasi dan mendorong dilakukannya evaluasi menyeluruh terhadap struktur belanja operasi, khususnya belanja pegawai dan barang/jasa yang menyerap sebagian besar karena Belanja operasi menyerap hingga 72% dari total belanja daerah, dengan belanja pegawai mencapai Rp 1,17 triliun dan belanja barang/jasa Rp 898 miliar.
Keempat, Fraksi Partai Golkar meminta kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar agar dapat membayarkan Honorarium Tenaga Honor Daerah dan Tenaga Honor Lepas sampai akhir masa kerjanya.
“Bayar upah sebelum keringat kering. Fraksi Golkar melihat masih ada OPD yang belum membayar honor tersebut diatas sementara sebagian OPD yang telah membayarkannya,” lantang Amir.
Kelima, Fraksi Partai Golkar meminta kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar terkait Tunda bayar yang terjadi pada APBD tahun anggaran 2024 segera diselesaikan dalam waktu secepatnya karena menyangkut hajat orang banyak.
Keenam, dalam optimalisasi Belanja Modal Fraksi Partai Golkar meminta kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar mendorong peningkatan kualitas dan efektivitas belanja modal, serta memastikan alokasinya pada sektor-sektor prioritas seperti infrastruktur dasar, pelayanan publik, dan pemberdayaan ekonomi lokal karena Realisasi belanja modal sebesar 85,66% dari pagu menunjukkan adanya ruang perbaikan, meskipun ada peningkatan 32,63% dibanding tahun sebelumnya. Belanja modal yang berkualitas sangat penting untuk meningkatkan daya saing daerah dan mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
Ketujuh, untuk Revitalisasi Peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Fraksi Partai Golkar meminta kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar agar Pemerintah Daerah perlu melakukan evaluasi dan revitalisasi terhadap BUMD agar berkontribusi lebih besar terhadap PAD dan pembangunan ekonomi lokal.
“Karena saat ini, kontribusi dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (termasuk BUMD) baru sekitar 5,6% dari total pendapatan daerah. Padahal BUMD dapat menjadi instrumen strategis dalam sektor-sektor seperti energi, air, pangan, dan jasa keuangan daerah,” jelasnya.
Kedelapan, Dalam Penajaman Penggunaan Belanja Tak Terduga Fraksi Partai Golkar meminta kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar agar Pemerintah Daerah diminta mengalokasikan dan merealisasikan belanja tidak terduga secara lebih tepat guna dan siap digunakan untuk kondisi darurat atau mendesak, karena Realisasi belanja tidak terduga hanya mencapai 8,25% dari alokasi, menandakan minimnya antisipasi atau kesiapsiagaan terhadap situasi insidental seperti bencana alam, krisis harga pangan, atau keadaan darurat lainnya.
Kesembilan, Fraksi Partai Golkar meminta kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar agar Perencanaan Pembangunan Berbasis Pemerataan Wilayah sangat diperlukan pendekatan pembangunan wilayah yang mempertimbangkan ketimpangan kepadatan dan pertumbuhan penduduk antar kecamatan.
“Karena Ketimpangan kepadatan sangat mencolok, dengan Kecamatan Kampar mencapai 408 jiwa/km², sedangkan Kampar Kiri Hulu hanya 9 jiwa/km². Ketimpangan ini berdampak pada ketidakmerataan akses pelayanan dan pembangunan infrastruktur,” ungkapnya.
Kesepuluh, Fraksi Partai Golkar meminta kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar agar melakukan pengadaan mobil pemadam kebakaran karena kami melihat masih banyak wilayah yang harus ada mobil kebakaran tersebut.
Kesebelas, Fraksi Partai Golkar meminta penjelasan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar tentang Realisasi pembangunan Asrama Putri Mahasiswi di Yogyakarta yang gagal total pelaksanaan pembangunannya.
Keduabelas, untuk mensukseskan KERJA-KERJA Pemerintah Daerah yang sesuai dengan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kampar yang terpilih maka Fraksi Partai Golkar mendukung kebijakan Bupati Kampar untuk melakukan Rotasi maupun mutase terhadap aparatur Pemerintah daerah berdasarkan keahlian The Right Man in The Right Place dalam penempatanya sesuai dengan aturan yang berlaku.
Sumber : Voice Riau