Golkar Riau - Menjelang akhir tahun 2025, desakan masyarakat terhadap pemerintah semakin kuat. Sejumlah kewajiban yang belum dituntaskan Pemkab Kuantan Singingi (Kuansing) mulai dari gaji aparatur, kepastian pembayaran bagi PNS baru, pengangkatan ribuan PPPK, hingga tunda bayar kegiatan 2024, dinilai harus segera diselesaikan.
Ketua Fraksi Golkar DPRD Kuansing, Mairizaldi, ST, menegaskan bahwa Pemkab Kuansing wajib mengutamakan penyelesaian utang tersebut dalam penyusunan RAPBD 2026. Ia menyoroti bahwa kewajiban pemerintah kepada rakyat tidak boleh diabaikan.
“Pembahasan di komisi-komisi sudah dilakukan dan sudah diparipurnakan kesepakatannya. Kami meminta Pemkab menuntaskan kewajiban itu terlebih dahulu,” tegas Mairizaldi kepada golkarriau.com, Kamis (20/11/2025).
Ia menambahkan, khusus untuk PPPK, pemerintah daerah tidak boleh menunda pembayaran hak mereka.
“Gaji pegawai PPPK itu wajib dibayar penuh 12 bulan dalam setahun. Setelah itu, barulah tunda bayar kegiatan 2024 diselesaikan,” ujarnya.
Mairizaldi juga menekankan bahwa pemenuhan hak masyarakat merupakan prioritas utama. Infrastruktur, kata dia, sudah seharusnya dikerjakan setelah semua tanggungan diselesaikan.
“Utang ke rakyat itu wajib dibayar. Selesaikan itu dulu, baru pemerintah bisa fokus membangun,” tambahnya.
Sementara itu, Bupati Kuansing Suhardiman Amby dalam pidato nota pengantar RAPBD 2026 menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk bekerja maksimal serta memastikan arah pembangunan tetap pada sasaran strategis.
“RAPBD ini kami susun dengan memperhatikan kebutuhan prioritas daerah dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,” kata Suhardiman. Ia juga berharap dukungan dari seluruh pihak untuk menyukseskan pembangunan 2026, terutama dalam menyongsong event besar yang akan mengharumkan nama Kuansing.