Golkar Riau - Persoalan kondisi kelas jarak jauh di Desa Sungai Agung, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, mendapat perhatian serius dari DPRD Kampar. Wakil Ketua I DPRD Kampar dari Fraksi Golkar, Iib Nursaleh, mendorong agar anggaran kegiatan yang berpotensi tidak terealisasi dialihkan untuk membenahi infrastruktur pendidikan tersebut.
Dorongan itu disampaikan Iib saat memimpin rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kampar bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam pembahasan APBD Perubahan 2026 di Bangkinang Kota, Rabu (23/9/2026). Dalam pembahasan tersebut, Banggar mencermati sejumlah kegiatan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) yang diperkirakan tidak dapat dilaksanakan hingga akhir tahun anggaran.
Dua kegiatan yang menjadi perhatian yakni perbaikan lintasan lari dan toilet di Stadion Tuanku Tambusai dengan anggaran **Rp600 juta**, serta pembangunan monumen pesawat senilai Rp300 juta. Total anggaran kedua kegiatan tersebut mencapai sekitar Rp900 juta.
Iib mendorong agar anggaran yang berpotensi menjadi Silpa tersebut direalokasikan ke sektor pendidikan, khususnya untuk penanganan kondisi kelas jarak jauh di Sungai Agung.
“Kami gerak cepat langsung menyampaikan kepada TAPD agar dana ini dialokasikan ke Dinas Pendidikan untuk sesegera mungkin menyelesaikan kondisi infrastruktur bangunan kelas jarak jauh di Sungai Agung,” ujar Iib.
Menurut Iib, persoalan infrastruktur sekolah tersebut harus segera ditangani karena menyangkut kebutuhan dasar peserta didik sekaligus kualitas pelayanan pendidikan di Kabupaten Kampar.
Ia berharap setelah APBD Perubahan 2026 disahkan pada 28 September mendatang, Dinas Pendidikan Kampar dapat segera menyiapkan langkah teknis agar anggaran tersebut dapat dimanfaatkan.
“Setelah pengesahan APBD Perubahan 2026, kami berharap Dinas Pendidikan bisa bergerak cepat menyiapkan segala sesuatunya sehingga anggaran ini bisa segera dimanfaatkan untuk mengatasi persoalan tersebut akibat kelalaian kita bersama,” katanya.
Iib Minta Seluruh Sekolah Diaudit
Selain mendorong penyelesaian persoalan di Sungai Agung, Iib juga meminta Dinas Pendidikan Kampar melakukan pendataan dan audit menyeluruh terhadap kondisi infrastruktur sekolah di seluruh wilayah Kabupaten Kampar.
Menurutnya, pemerintah daerah perlu turun langsung ke lapangan untuk mengetahui jumlah sekolah yang masuk kategori tidak layak, baik dari aspek bangunan maupun sarana pendukung pembelajaran.
“Dinas Pendidikan harus benar-benar turun ke lapangan. Audit dan data berapa jumlah sekolah di Kampar yang kategorinya tidak layak dari segi bangunan,” tegasnya.
Iib menilai pendataan menyeluruh penting agar pemerintah daerah memiliki dasar yang jelas dalam menentukan prioritas pembangunan dan tidak hanya bergerak ketika persoalan sekolah telah menjadi sorotan publik.
“Jangan sampai persoalan seperti ini terulang lagi. Kita ingin dunia pendidikan di Kampar menjadi lebih baik, baik dari sisi mutu pendidikan maupun infrastrukturnya,” ujarnya.
Rapat Banggar bersama TAPD tersebut turut dihadiri Ketua DPRD Kampar Ahmad Taridi serta Wakil Ketua DPRD Kampar Zulpan Azmi dan Sunardi. Sejumlah perangkat daerah juga hadir, di antaranya Bapenda, BPKAD, serta OPD yang berkaitan dengan pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, PUPR, sosial dan RSUD.
Iib menegaskan, persoalan kelas jarak jauh di Sungai Agung harus menjadi momentum bagi Pemkab Kampar untuk melakukan pembenahan infrastruktur pendidikan secara lebih menyeluruh.
Bukan hanya menyelesaikan satu persoalan yang sedang mendapat perhatian publik, tetapi juga memastikan kondisi sekolah di seluruh wilayah Kampar terdata dan mendapatkan penanganan sesuai skala prioritas.