Golkar Riau - Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Siak menyoroti masih rendahnya realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta tingginya ketergantungan Kabupaten Siak terhadap dana transfer pemerintah pusat. Sorotan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Siak dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, Senin (6/7/2026).
Pandangan Fraksi Partai Golkar dibacakan oleh Soma Imam Nuryadi di hadapan pimpinan rapat, Bupati Siak, Wakil Bupati, unsur Forkopimda, anggota DPRD, kepala OPD, serta tamu undangan lainnya.
Dalam pandangannya, Fraksi Golkar menegaskan bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tidak hanya merupakan kewajiban administratif pemerintah daerah, tetapi juga menjadi indikator utama keberhasilan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta kualitas pelayanan publik.
Fraksi Golkar mencatat realisasi pendapatan daerah Tahun Anggaran 2025 baru mencapai sekitar 85,32 persen dari target yang telah ditetapkan. Sementara itu, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya mencapai sekitar 64,10 persen, sehingga dinilai perlu mendapat perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten Siak.
"Pertanggungjawaban APBD bukan sekadar memenuhi kewajiban administratif, tetapi menjadi ukuran nyata keberhasilan pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas pelayanan publik," tegas Fraksi Partai Golkar dalam pandangan umumnya.
Melihat capaian tersebut, Fraksi Golkar meminta Pemerintah Kabupaten Siak melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Menurut fraksi, penyertaan modal yang telah diberikan pemerintah daerah harus mampu menghasilkan manfaat yang nyata bagi peningkatan pendapatan daerah.
Selain itu, Fraksi Golkar juga menilai tingginya ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat menjadi tantangan yang harus segera diatasi. Daerah dinilai perlu memperkuat kemampuan fiskalnya agar pembangunan dapat berjalan lebih mandiri dan berkelanjutan.
"Ketergantungan yang tinggi terhadap dana transfer pemerintah pusat harus dikurangi dengan memperkuat kemandirian fiskal melalui optimalisasi potensi ekonomi daerah, peningkatan investasi, pengembangan sektor industri, serta pembenahan tata kelola aset daerah," tegas Fraksi Golkar.
Fraksi Golkar menilai Kabupaten Siak memiliki berbagai potensi ekonomi yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan PAD. Oleh karena itu, pemerintah daerah didorong agar lebih serius menggali sumber-sumber pendapatan baru, meningkatkan iklim investasi, serta mengelola aset daerah secara profesional sehingga mampu memberikan kontribusi optimal terhadap penerimaan daerah.
Tak hanya itu, Fraksi Golkar juga menekankan pentingnya evaluasi terhadap seluruh kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah agar setiap program pembangunan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
"Penyertaan modal kepada BUMD harus memberikan hasil yang terukur dan berdampak langsung terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah," lanjut Fraksi Partai Golkar.
Melalui pandangan umum tersebut, Fraksi Partai Golkar berharap Pemerintah Kabupaten Siak menjadikan berbagai masukan yang disampaikan sebagai bahan evaluasi dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan, memperkuat kemandirian fiskal daerah, serta mengoptimalkan pembangunan yang berpihak kepada kepentingan masyarakat.
Fraksi Golkar menegaskan komitmennya untuk terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan APBD agar setiap kebijakan dan penggunaan anggaran daerah berjalan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat Kabupaten Siak.